Lombok Timur, Jangkarnews.org – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima kunjungan pemantauan dari Tim Nasional penurunan stunting yang terdiri dari Bank Dunia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Poltekkes Kemenkes Mataram. Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (24/6), dimaksudkan untuk memberikan pendampingan dan evaluasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah tersebut.
Wakil Bupati Lombok Timur Ir. H. Edwin Hadiwijaya menyampaikan bahwa penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan sumber daya manusia daerah. Menurut pria yang biasa disapa H. Edwin itu, stunting bukan hanya persoalan tinggi badan, melainkan persoalan kualitas generasi masa depan yang berimplikasi pada hambatan perkembangan kognitif dan produktivitas.
“Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami hambatan perkembangan kognitif, penurunan produktivitas, serta lebih rentan terhadap penyakit tidak menular di masa dewasa,” ujar pak Edwin dalam sambutannya.
Data prevalensi stunting di Lombok Timur mencerminkan tantangan serius dalam sektor kesehatan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, angka stunting di Lombok Timur mencapai 33 persen, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 29,8 persen dan nasional sebesar 19,8 persen. Sementara itu, data e-PPGBM Tahun 2025 menunjukkan dari 98.352 balita yang terukur, sebanyak 21.992 balita atau 22,36 persen mengalami stunting.
“Ada perbedaan metodologi antara SSGI dan e-PPGBM, namun kedua sumber data tersebut memberikan pesan yang sama, yaitu bahwa upaya percepatan penurunan stunting harus terus diperkuat,” kata Edwin.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan fokus intervensi yang komprehensif dalam strategi penurunan stunting. Pendekatan yang diambil bukan hanya menangani balita yang telah mengalami stunting, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan sejak dini melalui peningkatan kesehatan remaja putri, pencegahan anemia pada calon pengantin, pemenuhan layanan kesehatan ibu hamil, peningkatan imunisasi, aksesibilitas air minum aman dan sanitasi layak, serta penguatan ketahanan pangan keluarga.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Lombok Timur telah melakukan berbagai langkah strategis yang mencakup penguatan regulasi daerah, integrasi program penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, serta pengembangan sistem pemantauan berbasis data elektronik melalui e-PPGBM.
Wabup menekankan bahwa keberhasilan penurunan stunting memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder, bukan hanya sektor kesehatan. Kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan keluarga menjadi kunci kesuksesan program.
“Kami menggerakkan TP-PKK, kader Posyandu, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta berbagai mitra pembangunan untuk mendukung edukasi dan pendampingan keluarga berisiko stunting,” jelasnya.
Meskipun telah melakukan berbagai inisiatif, Pemerintah Lombok Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi kualitas data sasaran yang masih perlu ditingkatkan, perubahan perilaku masyarakat, kondisi sosial ekonomi keluarga yang heterogen, serta pemerataan kualitas layanan dasar di seluruh wilayah kabupaten.
Kunjungan pemantauan Tim Nasional diharapkan memberikan masukan, pembelajaran, dan rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi aksi konvergensi. H. Edwin optimis bahwa dengan kolaborasi dan dukungan nasional, Kabupaten Lombok Timur mampu mempercepat penurunan stunting dan mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing.
“Mari kita jadikan momentum kunjungan pemantauan ini sebagai sarana evaluasi sekaligus penguatan komitmen untuk terus bekerja lebih baik, lebih terintegrasi, dan lebih fokus pada hasil yang nyata bagi masyarakat,” tandas Wakil Bupati Lombok Timur tersebut.
LOMBOK TIMUR PERKUAT UPAYA PENURUNAN STUNTING DENGAN PENDAMPINGAN BANK DUNIA











