Kasus Keracunan MBG Tembus 50 Ribu Korban, DPD Desak Evaluasi Total

NTB -Jangkarnews.org, Angka keracunan Program Makan Bergizi Gratis terus menanjak. Senator NTB menilai persoalan ini bukan lagi soal teknis di satu dapur, melainkan cerminan lemahnya sistem pengawasan pangan secara nasional.

Gelombang kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyeruak, kali ini dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kejadian tersebut menambah panjang daftar insiden serupa yang sudah berlangsung sejak program ini digulirkan pemerintah.

Senator asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, menyebut skala persoalan ini sudah jauh melampaui kategori “kesalahan teknis”. Ia merujuk pada data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 yang mencatat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian, tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota — hampir menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“Kalau kasusnya hanya terjadi satu atau dua kali, tentu kita bisa melihatnya sebagai persoalan teknis di satu tempat. Tetapi ketika kejadian berulang dan korbannya sudah mencapai puluhan ribu orang di berbagai daerah, maka ini harus dilihat sebagai persoalan yang lebih besar,” kata Mirah, Kamis (11/9/2026).

Bukan Sekadar Persentase

Bagi Mirah, cara pemerintah membaca data keracunan ini juga perlu dikoreksi. Ia mewanti-wanti agar korban MBG tidak direduksi menjadi angka statistik yang dibandingkan dengan jutaan penerima manfaat program secara keseluruhan.

“Jangan melihat jumlah korban sebagai persentase kecil dibandingkan total penerima MBG. Satu korban tetap korban. Keselamatan anak-anak tidak bisa dihitung hanya berdasarkan persentase keberhasilan program,” tegasnya.

Sasaran utama program ini adalah anak-anak, kelompok yang menurutnya seharusnya mendapat proteksi keamanan pangan paling ketat, bukan yang paling rentan terpapar risiko.

SOP yang Berhenti di Atas Kertas

Poin krusial yang disorot Mirah adalah kesenjangan antara prosedur di atas kertas dengan praktik di lapangan. Ia mengacu pada temuan evaluasi pemerintah sendiri, yang mengaitkan sebagian besar kejadian keracunan dengan pelanggaran keamanan pangan dan ketidakpatuhan prosedur — mulai dari penyimpanan bahan, pengendalian suhu, proses pengolahan, hingga batas waktu konsumsi makanan.

“SOP jangan hanya bagus di atas kertas. Setiap SPPG harus benar-benar menjalankan seluruh SOP tersebut. Mulai dari bahan diterima, disimpan, diolah, dikemas, diangkut, sampai makanan diterima dan dikonsumsi oleh anak-anak. Setiap tahapan harus memiliki kontrol dan penanggung jawab yang jelas,” ujarnya.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Pada 7 September 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ribuan dapur tersebut kini berstatus dalam investigasi, sementara BGN menegaskan pemenuhan standar higiene dan sanitasi merupakan syarat mutlak penyelenggaraan dapur MBG — bukan sekadar formalitas administratif.

Dukung Tujuan, Kritik Pelaksanaan

Mirah menegaskan sikapnya tidak antitesis terhadap MBG sebagai kebijakan. Ia menyatakan tetap mendukung semangat program dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.

“Niat dan tujuan MBG memang baik dan perlu kita dukung. Tetapi program yang baik juga harus dijalankan dengan sistem yang baik. Kalau pelaksanaannya justru berulang kali menimbulkan korban, maka efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan program harus dipertimbangkan serta dievaluasi secara serius,” katanya.

Ia mendorong sejumlah langkah konkret dari pemerintah:

• Audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang beroperasi
• Pengetatan persyaratan operasional dapur
• Penguatan pengawasan lapangan secara berkelanjutan
• Kepastian kepatuhan terhadap SLHS dan SOP di setiap tahapan
• Keterbukaan hasil evaluasi kepada publik

Perluasan Harus Menunggu Perbaikan

Di tengah rencana perluasan cakupan MBG, Mirah mengingatkan agar ambisi jumlah penerima tidak mengorbankan aspek keselamatan. Menurutnya, ekspansi program semestinya ditahan dahulu sampai pemerintah benar-benar dapat memastikan standar keamanan pangan terpenuhi di seluruh titik penyelenggaraan.

“Jangan sampai kita mengejar target jumlah penerima, tetapi mengorbankan kualitas dan keselamatan. MBG harus bergizi, tetapi juga harus aman,” pungkasnya.[MHD, ANG]